CONTROL 24JAM.CO.ID// MAKASSAR — Gelombang kemarahan publik tak terbendung menyusul mencuatnya dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam berbagai elemen sipil menggeruduk Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan di Jalan Bonto Lempangan, Makassar, Kamis (5/2/2026).
Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban hukum atas isu yang dinilai mencederai nama partai Golkar yang mengantarkan Suardi Haseng ke kursi Bupati.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik koruptif yang menyeret nama elite politik dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Massa mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional, tanpa pandang bulu.
Massa diterima oleh jajaran Partai Golkar Sulsel. Perwakilan DPD Golkar Sulsel, Lakma Wiyapa, turun langsung menemui demonstran dan membacakan pokok-pokok tuntutan massa. Ia secara resmi menerima surat pernyataan sikap serta permohonan evaluasi kader, yang disebut akan diteruskan kepada pimpinan partai sesuai mekanisme organisasi.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan bahwa dugaan permintaan fee proyek merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika penyelenggaraan negara. Mereka menilai, jika dibiarkan, praktik tersebut dapat merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika benar ada permintaan fee proyek, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah satu koordinator aksi.
Dalam tuntutannya, massa secara resmi meminta DPP Partai Golkar untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng;
Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng;
Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, apabila terbukti terjadi pelanggaran etika, disiplin partai, atau indikasi perbuatan yang mencederai nama baik partai serta berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain itu masyarakat juga menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian segera melakukan klarifikasi serta penyelidikan mendalam terkait dugaan tersebut. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan keadilan ditegakkan.
Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan berlangsung tertib, meski diwarnai tuntutan tegas agar tidak ada upaya perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar Sulsel maupun dari Bupati Soppeng Suardi Haseng terkait tuntutan tersebut.
